HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Nasional

Pages

Pencanangan Lanjutan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Pengadilan Negeri Muara Bulian

Medan.EKSPOS.CO.ID. Muara Bulian 28/02
Bertempat di Ruang Sidang Cakra  Pengadilan Muara Bulian, Bupati Batang Hari diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari H. BAKHTIAR,SP,  mengahadiri acara pencanangan lanjutan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Muara Bulian Kelas II.

Acara tersebut di hadiri Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Hari  M. Mahdan,S.Kom, Para Jajaran  Forum  Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Lapas Kabupaten Bantang Hari, Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian  dan Kepala BNN Kabupaten Batang Hari, Ketua Lembaga Adat Kabupaten Batang Hari.
Dalam sambutannya Bupati  Yang di sampaikan oleh Sekretaris Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Batanghari  senantiasa terus mendukung pembangunan zona integritas di PN Muara Bulian dapat meningkatkan  kapasitas  dan kualitas integritas masing-masing individu, dan pada akhirnya profesionalisme profesi dapat terlaksana apa lagi instansi dimaksud, berorientasi pada pelayanan pada masyarakat pencari keadilan.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan Zona integritas adalah predikat yang di berikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dalam menerapkan reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya Ketua PN Muara Bulian Derman P. Nababan dalam sambutannya mengatakan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM  bisa dicapai, apabila Pimpinan dan seluruh Jajaran PN Muara Bulian Bertindak jujur, memenuhi komitmen dan janji pribadi, mentaati kebijakan organisasi, menjadi contoh/teladan, dan satunya kata dengan perbuatan, sebagaimana  diamanatkan:
1. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB No 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum, merupakan keharusan bagi kita, yang dilakukan secara terus menerus, sebagai komitmen untuk melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan.

Derman menambahkan untuk sampai kepada Predikat tersebut, Maka PN Muara Bulian harus melalui berbagai proses dimulai dengan Melakukan Pencanangan ZI, Pembangunan ZI, Pengusulan melalui Tim Penilai Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI)  Kepada MA  Kemenpan RB, selanjutnya Reviu oleh Tim Penilai Nasional, selanjutnya Penetapan WBK dan WBBM;

Kegiatan kita saat ini adalah merupakan lanjutan dari Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh PN Muara Bulian pada tanggal 13 Juli 2017 yang dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Batang Hari, tegas Derman.

Untuk itu kami sangat mengharapkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Batang Hari, istimewa dengan Instasi Aparat penegah Hukum, Kepolisian, Kejaksaan, LAPAS/RUTAn dan Advokat, beserta seluruh Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama  teristimewa Media Pers untuk selalu mengawasi kinerja kami, dan melaporkan bila mana ada ditemukan pelanggaran.

Acara dilanjutkan dengan penanda tanganan PIAGAM PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS, Pembacaan Ikrar Bersama Warga PN Muara Bulian dipimpin oleh Ketua PN Muara Bulian Derman P. Nababan diakhiri dengan foto bersama.

(wilmar)

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *