HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Nasional

Pages

UANG DI REKENING PENERIMA PKH HILANG MISTERIUS

MEDAN.Ekspos.Co.id. Warga
penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di  Kecamatan Medan Labuhan Kotamadya Medan Provinsi Sumatera Utara, dikejutkan dengan raibnya uang bantuan yang ada di rekeningnya.

N (40), penerima bantuan PKH warga lingkungan VIII Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, mengatakan bahwa dirinya salah satu dari beberapa orang yang mendapatkan Program PKH ini terkendala saat pengambilan dana PKH yang seharusnya diterima dengan mudah akan tetapi sulit.

“Saya dapat program PKH ini sejak tahun 2017 yang lalu. Pencairan dananya tahun 2019 bulan Maret, tapi saya hanya dapat buku tabungan saja sedangkan kartu ATM nya tidak ada dengan saya. Lalu pada 5 Maret 2019 saya mengambil uang PKH sebesar Rp. 1.980.000,- dengan sisa saldo Rp. 1.772.355,-,” ucap N kepada Medan ekspos. Co. Id Rabu (29/5/2019).

N menambahkan, sisa saldo uang bantuan PKH  tidak dapat diambil dengan alasan dari pihak Bank BRI (Unit Medan Labuhan-red) bahwasanya uang tersebut diblokir dan sudah dikembalikan ke Negara. Ironisnya, tampak dari hasil print out pada buku tabungan pada 28 Maret 2019 ada penarikan uang sebesar Rp. 1.766.350,- dengan sisa saldo Rp. 8.287,-.

“Hingga kini saya tidak tahu siapa yang mengambil uang tersebut. Sebab kartu ATM nya tidak ada dengan saya dan saya pun tidak ada mengambil uang PKH tersebut serta datang membawa buku tabungan bantuan PKH dengan datang ke Bank,” lanjutnya.

N juga berharap Program PKH yang diberikan untuk orang miskin dapat terealisasikan dengan baik. “kami hanya menuntut hak kami yang semestinya kami terima dari Pemerintah dengan baik dan mudah,” ujar N.

“Kepada Bapak Presiden Republik Indonesiakl Joko Widodo, kami berharap agar diadakan evaluasi kembali terhadap penyaluran dana PKH supaya rakyat miskin seperti kami ini dapat merasakan manfaat dari dana PKH. Kami juga meminta agar Bapak Jokowi segera menindaklanjuti bagi oknum-oknum yang terbukti menyelewengkan dana PKH,” tutupnya mengakhiri.

Perlu diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, pasal 6 “Keluarga penerima manfaat PKH berhak mendapatkan, (a) Bantuan Sosial PKH dan (b) Pendamping PKH”.

Sementara itu, sesuai dengan Undang-undang RI nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 4 yang berbunyi yaitu “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Kesejahteraan  sosial”.

(wilmar)

Previous
« Prev Post

Contact Form

Name

Email *

Message *